Perda No 7 Tahun 2018 Lindungi Hukum Adat

Wagub Nasrul Abit saat membuka sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari saat sosialisasi di Padang, Senin (24/9).

PADANG, SAHKATO–Lahirnya Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari diharapkan mampu mengurangi jumlah permasalahan adat yang dibawa ke ranah pidana.

“Contohnya, persoalan perdata seperti sako dan pusako. Itu mampu diselesaikan dahulu pada tingkat nagari. Sehingga, tidak perlu dibawa ke pengadilan umum,” ujar Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, saat sosialisasi Perda Nagari di Padang, Senin (24/9).

Disebutkanya, adanya perda nagari ini dapat membantu pengadilan umum dalam menyelesaikan persoalan di nagari, karena tidak semua ketua maupun hakim yang ada di pengadilan umum mengetahui adat dan isitiadat di Sumbar.

“Jadi, adanya perda nagari ini. Persoalan di nagari dapat diselesaikan oleh perangkat-perangkat yang berada di nagari. Salahsatunya melalui pengadilan adat yang telah dituangkan dalam perda nagari. Sehingga, tuntaskan masalah itu secara musyawarah dan kekeluargaan,” katanya.

Sebaliknya, kata Nasrul Abit, pengadilan nagari tak boleh juga mengurusi masalah pidana, karena kewenangan itu ada di penegak hukum.

Untuk itu, katanya dengan lahirnya perda nagari ini, Nasrul Abit meminta perangkat nagari profesional dalam menggelola nagari. Nasrul Abit juga mengimbau bupati supaya segera mengeluarkan peraturan di turunan dari perda nagari ini, jika ada hal yang perlu diatur secara detil sesuai dengan keberadaan nagari masing-masing.

“Untuk itu, tindak lanjutnya ini mesti ada payung hukumnya disetiap kabupaten. Maka, hal ini mesti dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh stakeholder, diantaranya ninik mamak, cadiak pandai dan alim ulama. Selesai nanti perda ini di kabupaten sehingga dapat di impelementasikan,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sumbar, Syafrizal Ucok mengatakan, hadirnya perda itu harus diketahui oleh masyarakat luas. Karena itu, dimulai dari tingkat Provinsi Sumbar. Nanti, pada Oktober 2018, sosialisasi akan dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di Sumbar.

Syafrizal menambahkan, yang krusial yang diatur dalam perda ini,  tentang kerapatan adat nagari. Di mana, kerapatan adat nagari tidak boleh dimekarkan. Karena dapat mengganggu hak masyarakat terkait hukum adat yang sudah ada. “Hukum adat yang ada merupakan hak , karena merupakan asal usul dari aturan di dalam masyarakat. Karena itu tidak boleh dipreteli. Namun, yang dimekarkan pemerintahannya,” terangnya .

Syafrizal tidak memungkiti, pembahasan perda ini melalui proses yang cukup panjang. Menurutnya, Pasal 96 sampai Pasal 109, Pemprov Sumbar mengatur soal kelembagaan dan bagaimana cara mengisinya. Sementara, ranperda yang lama terlalu panjang dan perlu didiskusikan lagi, sehingga tidak menyalahi UU No 6 tahun 2014.(sar)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.